Aturan larangan tandang bagi suporter klub Indonesia di Super League masih berlaku hingga kini. Aturan ini, yang lahir pasca-Tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022, menimbulkan pertanyaan mengenai relevansinya di tengah upaya perbaikan sepak bola nasional.
Latar Belakang Larangan Tandang
Tragedi Kanjuruhan menjadi titik balik yang memicu larangan tandang suporter di kompetisi sepak bola Indonesia. Insiden memilukan tersebut terjadi dalam pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Laga tersebut memakan korban jiwa sebanyak 135 orang. Setelah pertandingan yang dimenangkan Persebaya dengan skor 3-2, suporter tuan rumah melakukan invasi lapangan. Situasi memburuk ketika petugas keamanan melepaskan tembakan gas air mata, memicu kepanikan massal di tribun. Akibat pintu keluar yang terbatas, terjadi insiden saling injak yang merenggut banyak nyawa.
Menyikapi tragedi tersebut, PSSI memutuskan untuk menerapkan larangan tandang bagi suporter di seluruh kompetisi. Aturan ini telah berjalan lebih dari empat tahun tanpa pencabutan.
Evaluasi dan Kritik Terhadap Aturan
PSSI menyatakan bahwa larangan ini masih diberlakukan karena adanya pengawasan dari FIFA terkait isu suporter. Namun, hingga kini, bukti tertulis dari FIFA yang secara spesifik melarang suporter tandang di Super League belum pernah dipublikasikan oleh PSSI.
Perkembangan terkini menunjukkan bahwa beberapa kelompok suporter telah membuktikan bahwa menonton sepak bola tidak selalu berujung pada kerusuhan. Pertandingan antara Persebaya melawan PSIM Yogyakarta, serta Persija Jakarta melawan PSIM, menjadi contoh di mana suporter menunjukkan ketertiban pasca-laga, bahkan melakukan aksi saling berbagi makanan.
Pandangan Pengamat Sepak Bola
Pengamat sepak bola, Mohamad Kusnaeni, atau yang akrab disapa Bung Kus, berpendapat bahwa PSSI perlu mengkaji ulang kebijakan punishment and reward terkait larangan tandang suporter. Ia menekankan pentingnya edukasi yang dilakukan oleh PSSI dan operator liga, I League, agar suporter dapat dididik.
“Larangan suporter away itu hak PSSI, itu memang masing-masing negara mempunyai pertimbangan sendiri bahwa kehadiran suporter away itu tidak berdampak negatif pada PSSI. Namun saya bilang begini, kita melihat persoalan tikus di lumbung padi, kita tidak bisa memukul rata, wah ini bahaya dibakar saja semua. Kan tidak bisa begitu, harus dicari tikusnya. Kalau kita sudah tahu lumbung mana yang ada tikusnya, kan tidak perlu dibakar juga,” kata Bung Kus kepada detikSport.
Advertisement“Dalam konteks suporter ini, kita harus melakukan pemilahan, kita harus melakukan pelarangan secara bijak. Mana suporter yang harus dilarang untuk sementara waktu, mana suporter yang sudah selayaknya diberi kesempatan away. Karena kalau dilakukan pukul rata seperti itu, tidak mengedukasi suporter, tidak mendidik.”
“Suporter yang tertib dan tidak tertib akhirnya diperlakukan sama. Dan itu tidak mendidik, makanya suporter di Jawa itu tidak Berubah. Kalau kerusuhan itu adanya di mana sih? Di Pulau Jawa. Di Borneo nggak rusuh, Papua nggak rusuh, Makassar nggak rusuh, di Padang nggak rusuh. Nggak ada yang rusuh, yang rusuh itu sebagian besar di Pulau Jawa. Karena diperlakukan sama, yang tertib dan nggak tertib sama saja. Nah dengan cara seperti itu tidak tercipta edukasi.”
“Kalau kita mau membenahi suporter, kita harus menciptakan sistem selektif itu. Suporter yang sudah menunjukkan lima pertandingan berturut-turut tidak rusuh boleh away. Suporter yang sekali dikasih kesempatan away misalnya rusuh, dihukum tiga kali. Jadi selektif, ada aturannya, tidak pukul rata, barometernya jelas, ukuran-ukurannya jelas. PSSI tidak akan sulit melakukan itu, bisa bekerja sama dengan Polri, mereka yang mengawal pertandingan. Mereka juga setuju.”
“Kalau itu diberlakukan secara selektif, menurut saya akan membangun iklim persaingan yang sehat. Suporter akan berlomba-lomba akan berlaku tertib. Dengan tertib mereka akan mempunyai hak untuk away. Kalau sekarang mau tertib dan tidak tertib tidak dihukum,” kata dia menambahkan.
Kusnaeni mengusulkan sistem selektif di mana suporter yang terbukti tertib dalam beberapa pertandingan berturut-turut dapat diberikan izin tandang. Sebaliknya, suporter yang melakukan kerusuhan saat diizinkan tandang akan dikenakan sanksi yang lebih berat.
Menurutnya, penerapan sistem selektif ini akan mendorong suporter untuk berlomba-lomba menjaga ketertiban demi mendapatkan hak untuk melakukan perjalanan tandang. Hal ini juga akan membangun iklim persaingan yang lebih sehat dalam sepak bola Indonesia.
