Tahun 2026 menjadi momentum krusial bagi sepak bola Indonesia untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan merumuskan resolusi logis demi perbaikan. Setelah tahun 2025 yang diwarnai turbulensi, federasi sepak bola tanah air, PSSI, dituntut untuk lebih serius dalam membangun sistem yang kuat.
Rentetan Kegagalan di 2025
Tahun 2025 diawali dengan kejutan pemecatan pelatih Shin Tae-yong, yang kemudian digantikan oleh Patrick Kluivert sebagai ‘pawang’ baru Timnas Garuda. Namun, pergantian tersebut tidak serta merta membawa angin segar. Serangkaian kegagalan menghampiri federasi sepak bola nasional. Ambisi untuk lolos ke Piala Asia U-23 2026 pupus, mimpi berlaga di Piala Dunia 2026 sirna, dan target meraih medali perak atau emas di SEA Games 2025 tak tercapai. Timnas Putri Indonesia pun gagal mencatatkan sejarah dengan meraih medali di pesta olahraga negara-negara ASEAN.
Tuntutan ‘Reset Sepak Bola Indonesia’
Menyambut tahun baru, berbagai suara di media sosial menyerukan ‘reset sepak bola Indonesia’. Peran PSSI diharapkan semakin besar dalam upaya perbaikan. Pembinaan usia dini menjadi sorotan utama yang harus diprioritaskan, sejalan dengan program naturalisasi untuk menghasilkan timnas yang kuat dan mampu bersaing di kancah dunia.
Ketua Asosiasi Profesor Keolahragaan Indonesia (Apkori), Djoko Pekik Irianto, mengungkapkan keprihatinannya atas rentetan kegagalan tersebut. “Terkait dengan sepak bola, memang kita juga merasa prihatin di tahun 2025, impian untuk meraih berbagai level kejuaraan tidak bisa terwujud. Piala Dunia, Piala Asia U-23, kemudian termasuk SEA Games,” ujar Djoko Pekik Irianto kepada detikSport, Jumat (2/1/2026).
Djoko Pekik Irianto menambahkan bahwa program pembinaan selama ini terkesan terlalu terfokus pada target jangka pendek, seperti Piala Dunia, tanpa memperhatikan pembinaan pemain lokal. Ia menekankan pentingnya naturalisasi yang diikuti dengan program pembinaan pemain lokal agar terjadi transfer skill. “Artinya apa, dengan naturalisasi itu membawa impact, membawa transfer of skill kepada atlet-atlet kita. Sehingga yang sering saya sampaikan bahwa, manakala kita mendapatkan satu atlet naturalisasi, juga melahirkan satu atlet lokal yang bertaraf internasional.”
Kembali ke Akar Pembinaan Klub
Menurut Djoko Pekik Irianto, ke depan sepak bola Indonesia harus kembali ke basis pembinaan yang fundamental, yaitu klub. Meskipun keberadaan sekolah sepak bola (SSB) menjadi indikasi positif, manajemen SSB dinilai belum terkoordinasi dengan baik. Kurikulum yang terpadu, standar sertifikasi pelatih, serta koordinasi antar berbagai aspek pembinaan menjadi hal mendasar yang perlu segera dilakukan oleh PSSI.
“Kemudian, ke depan kita harus kembali ke pembinaan yang basic, basis pembinaan olahraga kita termasuk sepak bola ada pada klub. Kita ketahui bahwa di sepak bola itu ada banyak sekolah sepak bola, itu menjadi indikasi yang bagus. Namun demikian, manajemen SSB itu tak terkoordinasi dengan baik, terkesan berjalan sendiri-sendiri. Tidak ada program yang terpadu, bagaimana dengan kurikulum di SSB itu, bagaimana dengan standar sertifikasi pelatih yang menangani SSB, itu menjadi bagian dari hal mendasar dilakukan pembinaan secara utuh, siapa yang berkewajiban melakukan koordinasi terkait dengan berbagai aspek pembinaan? Tentu PSSI dalam hal ini. Oleh sebab itu maka, oke kita mengejar untuk bisa lolos Piala Dunia, mengejar Lolos Olimpiade. Jangan tinggalkan, jangan abaikan pembinaan pada basis. Pembinaan yakni ada di klub-klub,” jelasnya.
Evaluasi Anggaran dan Sistem
Pengamat sepak bola nasional, Mohamad Kusnaeni, menekankan perlunya PSSI menggelar evaluasi menyeluruh atas deretan kegagalan di tahun 2025. Hal ini penting untuk merumuskan langkah perbaikan ke depan, terutama mengingat PSSI menerima anggaran besar dari negara yang mencapai Rp 200 miliar.
“Dalam setiap akhir tahun harus ada kemauan yang kuat dari cabang olahraga, terutama yang menerima anggaran dari negara, harus ada kesadaran untuk melakukan evaluasi, untuk melakukan introspeksi, apa yang sudah diberikan untuk negara dengan kontribusi negara yang begitu besar terhadap anggaran yang didapatkan pada cabor tersebut. Apakah kontribusi yang diberikan anggaran dari Negara sudah dibalas dengan prestasi yang sepadan? Kalau belum sepadan harus ada kemauan untuk memperbaiki diri, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi supaya anggaran-anggaran yang didapat, anggaran pasti dapat setiap tahun dukungan anggaran, bisa lebih dipertanggungjawabkan di masa depan,” kata Bung Kus, sapaan akrab Kusnaeni, kepada detikSport.
Kusnaeni juga menyoroti pentingnya mengurangi keputusan-keputusan individual dalam pengelolaan sepak bola. Ia berpendapat bahwa PSSI seharusnya belajar dari pengalaman tahun 2025 yang penuh gejolak dan kegagalan. Keputusan pemberhentian pelatih, misalnya, seharusnya didasarkan pada sistem dan evaluasi yang terukur, bukan semata-mata kekhawatiran pemimpin terhadap target.
“Khusus untuk sepak bola, sepak bola seharusnya sudah belajar banyak lah dari apa yang kita alami sepanjang tahun yang penuh gejolak, tahun yang turbulens, dari kegagalan ke Piala Dunia, kegagalan SEA Games, itu semua menggambarkan sepak bola itu tidak boleh bergantung pada individu-individu tertentu. Keputusan-keputusan individual itu sedapat mungkin harus dihindari, sedapat mungkin harus dikurangi dan lebih mengedepankan pada sistem.”
“Saya sering mengatakan bahwa keputusan pemberhentian pelatih lama mengganti dengan pelatih baru itu keputusan individual pemimpin, yang khawatir target tidak tercapai, tapi akhirnya tidak tercapai meski sudah ganti pelatih. Coba kalau berdasarkan sistem, orang diberhentikan kalau sudah terbukti gagal, kan enak kita mengukurnya. Jadi, kita kurangi keputusan-keputusan individual yang bergantung pada figur-figur tertentu, katakanlah tokoh-tokoh puncaknya di dunia olahraga masing-masing organisasi, tapi bangunlah sistem yang kuat sehingga olahraga ini mempertanggungjawabkan setiap hasil, setiap keputusan kepada publik.”
“Dan terutama dalam hal ini, terhadap dukungan anggaran dari negara. Kan tidak bisa dipungkiri dukungan anggaran negara juga ada di dalam instrumen pembiayaan yang dikeluarkan PSSI untuk berbagai tim itu, kan ada di situ anggaran negara yang terlibat. Itu harus dipertanggungjawabkan dengan proper. Tidak sekadar kita gagal, ya gagalnya karena apa. Karena kesalahan manajerial, kesalahan decision making, atau kesalahan apa harus jelas. Ini yang saya pikir harus kita bangun sistemnya. Jangan lagi bergantung pada keputusan-keputusan individual,” pungkasnya.
(cas/aff)
